Dana sekitar Rp1 triliun dikucurkan oleh Pemprov DKI Jakarta hasil dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang bertujuan untuk membiayai berbagai proyek penanggulangan banjir di Ibu Kota selama tahun 2020.
"Persisnya, kalau nggak salah, untuk banjir itu di atas Rp1 triliun," ucap Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.
Riza menyebutkan bahwa dana sebanyak itu akan dialokasikan untuk berbagai proyek, contohnya antara lain program pengerukan sampah di sungai, pembangunan drainase, perbaikan pompa dan pembebasan lahan, dengan harapan bisa diserap maksimal sehingga banjir dapat dikurangi.
"Terkait pompa itu selalu ada perbaikan atau revitalisasi. Selalu ada juga yang baru, karena kalau berbicara pompa di Jakarta sekalipun kita punya pompa dalam jumlah yang banyak, jumlahnya masih kurang, makannya kami setiap tahun dilakukan perbaikan dan menambah pompa," ucapnya.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman dana sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diberikan secara bertahap sampai tahun 2022.
Akan tetapi untuk tahun 2020 ini, ucap wagub, untuk nominal dana yang diterima sebesar Rp3,2 triliun dengan rincian, sebanyak Rp1 triliun di antaranya diperuntukkan penanggulangan banjir, sedangkan untuk sisanya Rp2,2 triliun diperuntukkan infrastruktur transportasi dan kebudayaan.
Dana tersebut, ucap Riza, terbagi dalam proyek peningkatan infrastruktur pengendalian banjir Rp1.008.275.517.009; peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum Rp14.911.954.000; peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah Rp91.675.000.000.
Selanjutnya, untuk peningkatan infrastruktur transportasi Rp768.141.022.694; peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan (TIM) Rp200.000.000.000; peningkatan infrastruktur olahraga (JIS) Rp1.182.000.000.000.
Sebelumnya, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta Tahun 2020 telah mengalami defisit akibat adanya pandemi COVID-19. Yang awalnya APBD murni 2020 ditetapkan sekitar Rp87,9 triliun, akan tetapi ketika APBD-P, nilainya diprediksi menurun jadi Rp60 triliun.
"Jadi memang (APBD) mengalami kontraksi cukup besar sekitar 46 persen," ucap Mohamad Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra.
Dia berpendapat bahwa, nilai APBD-P itu sudah termasuk pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp3,2 triliun. Sebenarnya, DKI telah mengajukan dana pinjaman kepada pemerintah pusat dengan nominal mencapai Rp12,5 triliun, akan tetapi dana yang akan dicairkan secara bertahap di setiap tahun sampai 2022.
"Kami dapat pinjaman PEN, dari situ kami dalami dan tahun ini dapat Rp3,2 triliun. Itu akan dipakai untuk enam kegiatan. Nanti ada infrastruktur kebudayaan dan sejumlah proyek-proyek yang ditetapkan 2020 lalu, namun terkendala karena COVID-19. Nah itu dibiayai memakai PEN," jelasnya.
Dia mencontohkan, sejumlah proyek yang telah didanai memakai pinjaman dari pusat antara lain pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), pembebasan lahan Kali Ciliwung maupun di proyek underpass dan flyover di Lenteng Agung dan Tanjung Barat yang terhenti ketika sudah sampai 90 persen.
Ditargetkan, pengesahan APBD-P akan digelar pada 13 November 2020, melalui rapat paripurna.
0 komentar: