Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sumber foto: AFP
DIAMOND QQ - Utusan ASEAN yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam, Erywan Pehin Yusof, dan Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi, tiba di Myanmar pada Kamis. Mereka dijadwalkan bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk membahas situasi di Myanmar pasca-kudeta.
Dilansir dari The Straits Times, para utusan tersebut akan bertemu dengan Min Aung pada Jumat (4/6/2021) pagi. Sumber yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan usai pertemuan mereka akan segera menggelar konferensi pers untuk berbagi informasi.
Upaya ASEAN untuk mengakhiri krisis di Myanmar menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ASEAN menegaskan pendekatannya adalah strategi paling efektif untuk menghentikan kekerasan di Myanmar. Disisi lain, mereka baru bisa mengirimkan delegasi setelah kisruh yang berlangsung selama lima bulan dan telah menelan ratusan korban jiwa.
Akankah utusan khusus itu bertemu dengan pemerintah bayangan?
Belum diketahui apakah utusan ASEAN itu akan bertemu dengan National Unity Government (NUG), pemerintahan bayangan yang diisi politisi dari Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD). NUG mengklaim sebagai satu-satunya entitas politik yang memiliki legitimasi rakyat untuk memenangkan pemilu 2020.
Tak sedikit pengamat yang mempertanyakan pendekatan ASEAN terhadap Myanmar. Pada saat yang sama, Amerika Serikat, Uni Eropa dan beberapa negara Barat lainnya telah menjatuhkan sanksi terhadap Burma.
“Barat kemungkinan akan memberi dukungan untuk kunjungan ini, (tapi) diplomasi ASEAN mati pada saat kedatangan (para utusan). (Kunjungan) seolah memberi sinyal kepada Naypyidaw bahwa kudeta mereka berhasil,” kata analis politik Myanmar, David Mathieson.
Sejauh mana posisi ASEAN bisa dilihat apakah nantinya utusan tersebut akan bertemu dengan NUG, organisasi yang disebut junta teroris, karena dituding mendalangi sejumlah serangan dan pengeboman.
Utusan PBB dan ASEAN masih menunggu
Kedatangan Erywan Pehin Yusof dan Lim Jock Hoi masih mewakili posisi Brunei sebagai Ketua ASEAN. Sementara itu, organisasi regional ini belum menunjuk orang yang tepat untuk posisi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, seperti yang disepakati dalam Pertemuan Pemimpin ASEAN di Jakarta, Indonesia, April lalu.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, Rabu (2/6/2021) kembali meminta ASEAN mempercepat pemilihan utusan khusus tersebut.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, juga belum mendapat izin untuk melakukan perjalanan ke Myanmar. Dia mengatakan pekan lalu dia diberitahu oleh junta bahwa sekarang "bukan waktu yang tepat" baginya untuk pergi ke Myanmar.
Sumber yang terlibat dalam pemilihan utusan khusus ASEAN mengungkapkan bahwa Indonesia dan Thailand adalah dua negara yang memiliki perdebatan sengit mengenai posisi ini. Indonesia menginginkan utusan khusus diisi oleh satu orang, sedangkan Thailand memilih dua orang atau lebih.
Lebih dari 800 orang meninggal
Krisis dalam negeri Myanmar belum berhenti sejak kudeta diluncurkan pada 1 Februari 2021. Orang-orang bersatu dalam Gerakan Pembangkangan Sipil, menyerukan pemulihan demokrasi dan pembebasan tahanan politik, termasuk Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Asosiasi pemantau lokal melaporkan bahwa lebih dari 800 warga sipil tewas akibat represi aparat, termasuk anak-anak. Aparat juga menyasar dokter dan perawat dengan dalih menghasut kerusuhan, padahal mereka berada di garda terdepan memerangi pandemi COVID-19.
Kondisi di Myanmar semakin mengkhawatirkan karena Min Aung tampaknya tidak memiliki komitmen terhadap konsensus lima poin hasil Pertemuan Pemimpin ASEAN yang diadakan di Jakarta, Indonesia.
Min Aung bersikukuh akan melaksanakan poin-poin konsensus jika kondisi Myanmar kondusif. Dia menggunakan dalih itu untuk membasmi pemberontak etnis yang menentang kudeta, dengan mengatakan mereka mengganggu stabilitas keamanan.
0 komentar: